Slider 1 mini Slider 2 mini

Monday, November 28, 2016

Memoar Siti Fadilah di Rutan Pondok Bambu

Oleh: dr. Ni Nyoman Indira*

JAKARTA- “Nomor urut 65-70!” Teriak petugas RUTAN dari pintu masuk. Saya beserta rombongan langsung bersiap masuk dan mengantri untuk mendapatkan giliran di periksa. Hari ini hari Kamis, hari dimana keluarga menjenguk sanak saudaranya yang berada di dalam. Hari dimana saya dan kerabat-kerabat saya yang lain pun menjenguk ibu ideologis kami.

 

Hari itu terlihat ramai seperti biasanya. Dari kejauhan tampak ibu kami sudah duduk sambil tersenyum menyambut kami dari kejauhan. Saya tepat duduk disampingnya dan beliau langsung berkata “Eh aku nulis surat loh buat kamu.. Nanti dibaca ya!” Begitu pesannya.

Saya menerimanya dengan sangat antusias sambil tersenyum penasaran apa isinya. Di dalam hati saya berkata, “Permata di dalam lumpur sekalipun akan tetap menjadi permata..”

Begitulah ibu kami, walaupun menjadi korban politik dan harus menjalani masa tahanan, beliau tetap memberikan manfaat untuk sekitarnya dan tetap menjalankan hobinya, menulis.

Selesai menjenguk beliau, aku pun langsung membaca isinya pelan-pelan..

Dear Indi,

Ibu sekarang di ruangan bersama dua orang yang lain. Lumayan, tidak banyak orang dalam satu kamar.

Ibu masih melayang-layang, memikirkan hari demi-hari. Ibu masih berfikir apa kehendak Tuhan, ibu berada disini.

Tampaknya adaptasi fisik bukanlah masalah yang sulit untuk ibu. Bahkan ibadah ibu semakin terjaga. Ibu ingat bila diluar sana, alangkah banyak waktu yang sia-sia dalam ibadah. Keduniawian memang menyilaukan. Seolah-olah kita akan hidup seribu tahun padahal sewaktu-waktu kita bisa meninggalkannya begitu saja.

Ibu belajar banyak hal disini.

Dunia seperti berhenti, dan ibu pun harus ikut berhenti, tidak ada yang bergerak. Daunpun tidak bergoyang karena angin juga berhenti. Hanya nafas yang masih terus hadir di antara detak jantung yang tidak pernah berhenti.

Ibu masih hidup, Indi..

Aah, bahkan irama jantung ibu tidak teratur. Memang sebelumnya ibu sudah lama memiliki riwayat Atrial Fibrilasi, yang tadinya bersifatparoxysmal, tetapi menjadi permanen di dua tahun terakhir.

Indi..
Hari ini, satu bulan penuh ibu ada di Pondok Bambu, suatu pengalaman yang sangat luar biasa.

Ibu membayangkan Bung Karno yang pernah diasingkan di Bengkulu. Ibu juga membayangkan Pak Hatta yang diasingkan di Papua. Memang menyakitkan. Tetapi mereka lebih beruntung karena mereka adalah tahanan politik yang berjuang untuk bangsanya. Sedangkan ibu, dikriminalisasikan seperti sekarang ini.

Kadang ibu tidak percaya bahwa keadilan di negeri ini bisa dipermainkan seperti ini. Ibu juga tidak percaya bahwa hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan seperti jual beli barang rongsokan. Sangat memalukan.

Ibu sedih mengalami hal ini, tetapi lebih sedih lagi melihat kehancuran politik negeri kita sekarang ini. Ibu masih mengikuti beritanya di televisi.

What’s wrong dengan bangsa kita Indi?

Demikian berharganya uang melebihi harga diri dan martabat sebagai manusia? Apakah betul untuk memiliki semuanya harus berkuasa? Dan untuk berkuasa harus punya uang dan untuk mendapatkan uang harus menghalalkan berbagai cara?

Oh Indi..

Kata Qur’an, manusia adalah khalifah, at least bagi dirinya sendiri.
Tapi kita melihat bukan, banyak manusia yang sebenarnya hanya seekor domba. Lihatlah dia, harus dituntun kesana kemari demi kepentingan tuannya, dan hanya karena seonggok rumput kering, domba itu melakukannya!! Itulah komprador Indi..

Kamu jangan seperti mereka. Lihatlah saja dan jangan ikuti mereka..

Indi..
Konon diluar sana sedang terjadi puting beliung politik. Semua ingin menjadi penguasa tetapi tidak seorang yang ingin menjadi pemimpin. Seolah-olah tidak ada yang lebih mulia daripada menguasai negeri ini meski tanpa hati.

Bayaran untuk menjadi penguasa itu mahal sekali, Indi..Karena mereka harus menginjak rakyat yang semestinya dilindunginya. Belum lagi membayangkan neraka jahanamtelah menantinya kelak di akhirat nanti..

Mengerikan sekali..

Oh Tuhan, kirimkanlah pemimpin yang Engkau rahmati dan Engkau berkahi untuk negeri ini, sehingga bisa menjadi pemimpin yang rahmatan lil alaamiin, sehingga rakyat kecil tidak lagi lapar, sehingga rakyat kecil tidak bingung lagi. Mereka ingin hidup yang bermartabat, bukan hidup tanpa martabat, hanya saja sistem yang ada memaksa mereka untuk meninggalkan martabat mereka sebagai manusia.

Oh, tentang rakyat kecil Indi..

Ibu di dalam sini mendengar suatu pelajaran yang berharga. Pengalaman ibu satu minggu di ruang karantina sangat luar biasa.

Ibu baru sadar bahwa ada lapisan masyarakat yang sangat tersiksa di negeri ini.

Kita sudah merdeka 70 tahun Indi, tetapi cita-cita kemerdekaan ini hanya menjadi angan-angan bangsa kita. Alangkah banyaknya rakyat yang tidak merdeka dan jauh dari cita-cita kemerdekaan kita.

Indi..
Terpatri mereka di hati ibu..

Seorang perempuan, Desy namanya, mencuri handphone karena ibu nya sakit. Dia tertangkap warga dan di serahkan ke polsek dan dikirim ke Pondok Bambu tanpa tahun kapan diurus perkaranya.

Lain lagi cerita Fanny yang ditangkap polisi karena calon suaminya mencuri uang 600ribu di pasar.

Oh Indi..

Neneng, seorang perempuan usia 30 tahun, dia dihukum karena dia hutang dengan tetangganya ketika melahirkan melalui operasi Caesar. Saat itu dia butuh 10 juta.

Namun bunga hutangnya terus bertambah hingga menjadi 17 juta.Dia sudah cicil 2,7 juta dan dia sudah berjanji untuk mencicilnya. Sayang, ketika si bayi berumur 11 bulan, tiba-tiba dia diundang oleh tetangganya itu dan lanagsung dibawa ke polsek tanpa basa-basi. Dua minggu kemudian dia dipindahkan ke Pondok Bambu.

Ibu melihat bajunya basah di bagian dadanya karena air susunya yang masih terus mengalir. Dia bercerita bahwa iatidak tahu lagi bagaimana nasib bayinya, diberi minuman apakah bayinya. Air matanya mengalir deras seolah berlomba dengan tetesan ASI nya.

Hati ibu menangis Indi. Dulu, ketika ibu masih menjadi Menteri Kesehatan, ibu menggratiskan orang-orang seperti Neneng dan orang-orang tidak mampu lainnya bila melahirkan secara Caesar.

Mereka bukan lah orang jahat, mereka orang miskin. Mereka bukan penipu tapi mereka memang miskin. Mereka miskin karena sistem, mereka miskin dengan terstruktur. Pemerintah belum berhasil memberikan mereka kesejahteraan, bahkan pekerjaan, Indi..

Apakah para elite negeri ini tidak menyadari bahwa nanti di akhirat akan ditanyakan apa yang telah kamu perbuat untuk rakyatmu? Kenapa masih ada rakyat yang kelaparan? Atau masih ada rakyat yang mencuri karena tidak punya uang untuk makan?
Indi, menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya berat!!

Oh Indi..

Belum lagi tahanan narkoba. Mereka cantik dan muda, mestinya mereka bisa berkarya di luar sana. Tetapi mereka harus dikurung selama kurang lebih 4 tahun karena pemakai.Biasanya mereka terjebak dan bandarnya tetap selamat..Itulah negara kita, Indi..

Ooh, ada lagi cerita seorang ibu yang cantik. Sebutlah namanya Ibu Cynthia. Dia menangis ketika ada penyuluhan hukum oleh LBH. Matanya sembab. Dia baru sebulan ditahan dan baru seminggu disini. Dia ingin punya pengacara gratis.

Dia bercerita ketika itu anaknya mogok sekolah oleh karena harus membayar iuran ke sekolahnya sebesar 2,9 juta. Ibu nya pun kebetulan terkena stroke dan dikirim ke suatu rumah sakit. Dua-duanya butuh biaya. Maka dia pun mencari hutang kepada temannya yang terlihat kaya.

Dia kesana dan dijanjikan akan diberikan 10 juta bila berhasil mengantar suatu bungkusan ke seseorang. Baru beberapa menit dia berjalan, dia ditangkap polisi dan ternyata bungkusan tersebut isinya 200 INEX. Padahal jika seseorang membawa INEX >3 maka hukumannya akan lebih dari lima tahun penjara.

Bayangkan Ibu Cynthia harus menerima hal itu. Dia akan dihukum seumur hidup bahkan bisa divonis hukuman mati. Bayangkan hanya karena uang 10 juta. Dan dia melakukan hal tersebut untuk menyangkut hal yang sangat mendasar, yakni pendidikan dan kesehatan.

Andaikan negara kita betul-betul bisa menggratiskan pendidikan dan kesehatan, mungkin kesejahteraan rakyat akan meningkat nyata.

Tetapi jangan harap, di mata kapitalis, justru kesehatan dan pendidikan adalah komoditi yang menggiurkan..”

Dua hal yang sangat berlawanan seperti siang dan malam, seperti gelap dan terang..
Maka begitu kamu menaruh hati pada rakyat kecil, maka otomatis kamu menjadi musuh kapitalis. Jika pemimpin berpihak kepada kapitalis berarti ya tidak ada hak bagi rakyatnya untuk hidup sejahtera.

Indi, ibu terlalu jauh melamun.. Yang jelas, ibu melihat ketidak adilan terjadi justru pada lembaga hukum! Hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, justru menjadi komoditi dagang bahkan komoditi politik di negeri ini..

Indi,
Dari titik mana nasib bangsa ini bisa diperbaiki?

Ah, Indi.. Ibu lelah menulis. Jam besuk sudah tiba, kau akan datang bukan??

(Ditulis: 24 November 2016)

Sejenak aku menarik nafas dalam. Di sela hembusan nafas, tanganku langsung menghapus air mata yang membasahi pipi.

Hatiku menjerit.

Aku langsung berfikir dan membayangkan nasib para perempuan yang sebenarnya tidak bersalah. Mereka hanya lah korban dari sistem yang ada. Mengapa pemerintah tidak turun dan mencari tahu apakah yang terjadi kepada mereka hingga mereka terpaksa melakukan hal tercela? Mengapa para elite justru diam saja melihat rakyatnya yang tidak jelas nasibnya?

Allahu Robbi, aku pun juga langsung teringat kepada ibu ideologis ku. Ibu ideologis kami yang sampai saat ini belum ditemukan bukti fisik dalam perkaranya. Ibu ideologis kami yang lebih memikirkan nasib rakyat kecil dan negerinya sekalipun dirinya sakit dan mendekam di dalam penjara?Adakah yang yakin sepenuhnya bahwa beliau bersalah?

Keadilan bukan hanya milik para penguasa. Keadilan adalah milik semua orang yang ada di negeri ini. Begitupun dengan mereka dan ibu kami yang menjadi korban politik. Aku pun semakin terpacu dan tak gentar, karena aku yakin bahwa Tuhan

*Penulis adalah Koordinator Sahabat Siti Fadilah

Posted By Freelance Writer3:58 PM

Tuesday, November 1, 2016

Kasta Dalam Dunia Kedokteran

Saya tidak menyinggung dokter berdasarkan jenjang pendidikan. Karena jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang dapat dijangkau dan diperoleh melalui pendidikan resmi. Kasta yang saya maksud disini adalah suatu "privilege" yang diperoleh mulai dari kelahiran seseorang.

Seseorang yang lahir dari lingkungan yang serba berkecukupan tentu saja memperoleh pemahaman yang berbeda dengan mereka yang berasal dari kelompok berkekurangan. Walaupun saat keduanya berada pada posisi sama, latar belakang mereka akan mempengaruhi mereka mengambil keputusan. Itu jelas. 

Dokter, berasal dari kedua kelompok tersebut. Tetapi "privilege" yang diperoleh satu kelompok menyebabkan mereka lebih cepat berada pada posisi yang diinginkan. Bagi seorang yang berasal dari keluarga susah perlu waktu lama untuk menjadi spesialis, karena harus mengumpulkan uang. Sementara disisi lain akan beda situasinya. Demikian juga untuk mencapai jenjang karir yang diinginkan tentu saja ada perbedaan kecepatan dan perbedaan nasib.

Itu bukanlah suatu kesalahan, tetapi nasib yang memang sesuatu "given" dari Yang Maha Kuasa. Tetapi yang mungkin kurang tepat adalah tidak berusaha belajar memahami situasi yang dialami oleh orang lain. Simpati dan empati adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan ditanamkan.

Mungkin inilah yang terjadi kepada kita semua ini. Kita yang saling berhadapan mungkin saja mewakili kutub yang berbeda. Generasi yang merasakan susah dan harus berusaha mencari cara yang tepat untuk mengakali kekurangan yang terjadi di FKTP dan itu bukan dialami sebentar, tetapi tahunan. Penderitaan dan masalah itu tidak dirasakan oleh mereka yang hanya sebentar atau bahkan tidak merasakan sama sekali bertugas didaerah sulit.

Agak susah menceritakan masalah yang ada di FKTP, sehingga bisa ada yang menceritakan ada alat canggih di FKTP tidak digunakan. Secanggih apa alatnya kita tidak tahu. Stetoskop bisa dianggap canggih oleh orang awam. Tetapi bagi dokter spesialis, rontgen dan bahkan CT scan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan.

Mungkin cerita ini tidak menyelesaikan masalah. Tetapi mungkin akan membantu kita memahami bahwa memang ada sebagian dokter yang berasal dari kaum berkecukupan dan menikah dengan orang berkecukupan dan mempunyai jabatan yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan tentu saja akan sulit memahami bahwa kondisi di FKTP itu sampai saat ini masih susah, terutama yang didaerah pedesaan. Cerita teman teman di Media Sosial sejujurnya dapat membantu kita memahami kondisi disana.

Sejarah, selalu menemui jalan keluar dari kebuntuan. Apapun bentuk jalan keluar tentu kita terima. Suka tidak suka, bahkan setuju atau tidak setuju dengan jalan keluarnya.

Demi untuk Indonesia yang lebih baik, tentu kitapun boleh saja menyuarakan jalan keluarnya.

Jakarta, 31 Oktober 2016
dr. Patrianef, Sp.B (K)

Posted By Rais Ryuzaki8:46 AM

Saturday, October 29, 2016

Problematika Dokter Layanan Primer

Filled under:

Oleh :
Prof. dr. Eky S Soeria Soemantri
(Guru Besar Universitas Padjadjaran)

Saat ini Dokter Layanan Primer (DLP)  belum jelas maksud dan tujuannya. Hal ini akan membawa implikasi terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertanyaannya, “Apakah DLP akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, atau malah menambah ruwet lagi sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia ?”

Dokter Layanan Primer atau Primary Care Physician, yakni seorang dokter generalis yang mengutamakan penyediaan pelayanan komprehensif bagi semua orang. Dokter ini melayani semua orang yang perlu layanan kesehatan tanpa batas usia, jenis penyakit, ras, dan tingkatan sosial. DLP biasanya adalah dokter yang pertama dihubungi oleh pasien, karena faktor-faktor kemudahan komunikasi, lokasi yang dapat diakses, keakraban, biaya, persyaratan perawatan. Lalu, DLP bertindak atas nama pasien untuk berkolaborasi dengan spesialis rujukan, mengoordinasikan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik rehabilitasi, bertindak sebagai pendata awal untuk catatan medik pasien, dan menyediakan manajemen jangka panjang pada pasien dengan kondisi yang kronis.

Dokter DLP di Belanda memiliki tugas untuk lebih mengenal dan mengetahui riwayat penyakit pasien, penyakit menahun yang diderita, bahkan mengunjungi pasien jika dipanggil. Kunci keberhasilan DLP di Belanda adalah karena rasio dokter dengan penduduk sudah mencukupi, sehingga DLP dapat melaksanakan tugasnya lebih ringan. Oleh sebab itu, Belanda sukses dalam menjalankan pelayanan kesehatan oleh DLP (rasio dokter dengan penduduk adalah 145,1:100.000), sedangkan Indonesia rasionya 1 dokter untuk 2.470 orang).
Tantangan DLP di negara maju, seperti Amerika Serikat adalah makin menurunnya minat mahasiswa kedokteran untuk menjadi DLP.  Tahun 2006, lebih dari 80 persen residen memilih menjadi spesialis. Akibatnya, praktik DLP di negara Paman Sam kian bergantung pada dokter lulusan asing.
Sebaran dokter di Indonesia
Per 31 Desember 2015, dokter yang mendapat STR dari Konsil Kedokteran Indonesia adalah 109.597. Terbanyak dari Jawa Barat (15,51 persen); DKI Jakarta (15,28 persen); Jawa Timur (12,25 persen). Daerah dengan jumlah dokter paling sedikit adalah Sulawesi Barat (0,11 persen); Maluku Utara (0,18 persen); dan Kalimantan Utara (0,19 persen).

Secara umum, tahun 2015, jumlah dokter Indonesia sudah memenuhi rasio, yaitu 40,5 dokter per 100 ribu. Tetapi, jika dilihat per provinsi, hanya 12 provinsi yang mencapai rasio dan 22 provinsi lainnya lebih rendah dari target Kemenkes. Bayangkan, di Sulawesi Barat saja pada 2013, seorang dokter harus melayani 11.400 orang.
Bagaimana dengan jumlah dokter spesialis ?  Sebagai  contoh, spesialis penyakit dalam, atau bidang spesialis terbesar yang diperlukan di Indonesia, tahun  2015 jumlahnya 3.449 orang (paling sedikit adalah Papua, Sulawesi Barat, dan Maluku). Jumlah ini masih sangat kurang di Indonesia. Bagaimana mungkin kita menggunakan sistem rujukan dan penapisan rujukan jika pemenuhan dokter spesialis saja, belum cukup di daerah tertentu.

Dengan data di atas, apakah keberadaan pendidikan DLP justru akan membebani fakultas kedokteran, dalam meluluskan dokter dan dokter spesialis yang kompeten ?

Bukankah akan lebih baik membenahi pendidikan dokter dan dokter spesialis yang sudah ada saat ini, dan menambah jumlah lulusan serta mengatur sebaran dokter dan dokter spesialis ke daerah-daerah yang rasionya belum terpenuhi ?

Masalah pendidikan DLP

Pertama, pendidikan DLP harus diselenggarakan di Fakultas Kedokteran (FK) yang berakreditasi A. Boleh akeditasi B,  tetapi tetap bekerja sama dengan FK berakreditasi A. Dari 75 fakultas kedokteran  yang ada saat ini,  hanya 17 fakultas yang berakreditasi A (22,67 persen).  Dengan beban berat FK menerima mahasiswa S1 rata-rata sebanyak 100-200 orang dan peserta pendidikan dokter  spesialis per bidang ilmu, rata-rata 10-20 orang (terdapat 34 bidang spesialis saat ini), beban yang ditanggung akan bertambah. Apalagi, jika diharuskan menerima dokter pendidikan DLP (jumlah pengajar, sarana, prasarana, dan dana).

Apakah akan terjadi pemborosan dana rakyat untuk prodi DLP ? Bukankah lebih baik dana digunakan untuk menambah jumlah lulusan dokter dan dokter spesialis karena di beberapa daerah, rasionya masih belum terpenuhi ?

Kedua, istilah ‘setara spesialis’ masih menjadi pertanyaan karena berbagai undang-undang dan peraturan menteri belum mengenal istilah setara spesialis. Dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran hanya dikenal istilah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Pertanyaannya adalah kedudukan ‘setara spesialis’ ini dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Apakah dalam deskripsi KKNI, DLP berarti terletak di level 8 ?  Jika tidak, implikasinya akan berdampak pada golongan dan pangkat serta penggajian.

Ketiga,  sampai saat ini, belum melihat ada standar kompetensi dan standar pendidikan bagi DLP. Bagaimana kita akan mencapai tujuan pembelajaran jika standar kompetensi DLP saja belum ada. Bagaimana perbedaan kompetensi DLP dengan dokter umum dan dokter keluarga ? Semua itu masih belum jelas.
Bagaimana kita tahu bahwa DLP yang diluluskan sudah kompeten, jika uji kompetensi yang seyogianya mengacu pada standar kompetensi, ternyata masih belum disepakati. Apakah dosen yang mendidik peserta program DLP sudah terkualifikasi ? Sampai saat ini, belum diketahui kurikulum pendidikan program DLP yang akan diterapkan. 

Satu hal lagi yang dibutuhkan adalah standar kompetensi DLP, yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (UU Praktik Kedokteran no 29 – 2004).
Selanjutnya, lulusan program DLP harus menjalani uji kompetensi, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) bekerja sama dengan IDI/Kolegium Dokter Indonesia. Jika IDI dan Kolegium Dokter Indonesia tidak mengakui pendidikan DLP, ada konsekuensi tidak dapat diterbitkannya  sertifikat kompetensi oleh IDI.  DLP pun tidak memenuhi syarat untuk mengajukan surat tanda registrasi ke KKI.

Keempat, DLP akan bekerja dan mengabdikan di fasilitas layanan primer. Saat ini dokter yang bekerja di puskesmas adalah dokter yang secara reguler harus mendapatkan Surat Tanda Registrasi setiap lima tahun. Mereka telah teruji keandalannya dalam bekerja di puskesmas. Jika DLP juga akan melakukan pelayanan di puskesmas, hal ini akan berpotensi memicu terjadinya konflik dengan dokter umum, terutama dalam pembagian kewenangan.

Alternatif Solusi Untuk Dunia Kesehatan Indonesia

Jika keberadaan DLP akan menimbulkan problematik, harus dipikirkan alternatif solusi.

Pertama, pendidikan dokter saat ini ditambah dengan mata ajar yang dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan dalam konsep DLP, misal ditambahkan konsep kedokteran keluarga.

Kedua, untuk tujuan percepatan, dokter yang telah berpraktik ditingkatkan kompetensi dan keterampilannya, melalui Program Pembelajaran Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) atau CPD (Continuing Professional Development), dengan materi yang mengacu pada kompetensi yang ingin ditingkatkan.

Ketiga, sebaiknya segala usaha, dana, sarana, dan prasarana kita fokuskan  terlebih dahulu untuk pemenuhan jumlah dokter serta dokter spesialis, agar sebarannya di daerah terpenuhi.  Artinya, pendidikan DLP ditunda dulu sampai jumlah dan sebaran dokter dan dokter spesialis terpenuhi.

Dengan demikian, program peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih fokus kepada hal-hal, yang dapat lebih diprioritaskan, yaitu dalam memenuhi sebaran dokter di seluruh Indonesia.

Posted By Freelance Writer4:36 PM

Permasalahan DLP ? Mari Fokus Pada Solusinya

Filled under:

Oleh : dr A. Rousdy Noor, MMRS



Saya banyak membaca beberapa artikel yang ditulis oleh beberapa dokter yang tidak setuju dengan program Dokter Layanan Primer (DLP) lantas menghubungkannya dengan defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Beberapa diantaranya bahkan berasumsi bahwa program DLP adalah “titipan pesan” BPJS kesehatan kepada ibu Menteri Kesehatan untuk menyeimbangkan neraca keuangannya yang terus defisit selama 3 tahun belakangan ini.

Sebelumnya saya ingin mengulang kembali untuk menegaskan bahwa BPJS adalah Badan Hukum Publik yang ditunjuk negara untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan UU No 24 tahun 2011. Tujuan dibentuk BPJS adalah melaksanakan jaminan sosial guna memberikan perlindungan sosial untuk memastikan seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya yaitu sehat.

JKN adalah program negara yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan ibu Megawati dengan UU no 40 tahun 2004, dan baru berhasil diterapkan di Indonesia di tahun 2014. Agar pelaksanaan program JKN berjalan dengan baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes No 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN.

Sedangkan DLP adalah program pemerintah berdasarkan undang – undang no 20 tahun 2013, suatu program untuk  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dokter di fasilitas kesehatan primer.

Berdasarkan amanah negara tersebut Kementrian Kesehatan mengajukan permohonan kepada  Kementrian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan (Kemenristekditkti) untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri dan Swasta berakreditasi A.
Sehingga jelas, BPJS disini adalah sebagai objek pelaku, demikian juga nantinya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri dan Swasta.

DLP akan tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS (baik itu Defisit ataupun Surplus).
Mengkambing hitam kan BPJS yang defisit atas dikeluarkannya undang - undang tentang DLP, adalah sebuah sikap yang tidak patut.

Memang BPJS adalah pengelola asuransi sosial dengan jumlah kepesertaan terbesar di dunia,
Memang BPJS adalah pengelola asuransi sosial dengan jumlah ikatan kerjasama provider pelayanan kesehatan terbesar di dunia,
Memang BPJS juga punya data lengkap jumlah rujukan dari faskes primer ke RS, Memang BPJS juga memiliki data akurat penyakit terbanyak yg dirujuk ke RS, Memang data dari BPJS tersebut bisa menjadi informasi bagi pemerintah untuk menilai tingkat kompetensi dokter di faskes primer, apakah kompeten atau tidak.

Maka, bukan berarti lantas BPJS yg harus disalahkan bukan ? Terdapat banyak sekali faktor penyebab defisitnya BPJS, bukan hanya disebabkan jumlah rujukan faskes primer saja, atau  juga belum berhasilnya dokter faskes primer sebagai Gate Keeper, melainkan banyak hal lainnya yang lebih utama dan  masih perlu dicarikan solusinya.
Sedangkan peran BPJS Kesehatan sendiri dalam peningkatan pelayanan kesehatan primernya sudah sangat luar biasa.  Mereka sudah secara perlahan tapi pasti baik secara langsung dan tidak langsung turut membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang prima.

Beberapa diantaranya program Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), Program Rujuk Balik untuk pasien sakit kronis, memfasilitasi program peningkatan kompetensi dokter faskes primer melalui pelatihan – pelatihan, dan lain sebagainya.

Seringkali kita bersikap reakif, tanpa terlebih dahulu berfikir, membaca dan banyak bertanya. Tanpa kita sadari sikap tersebut merugikan bahkan menyakitkan bagi rekan atau teman kita yang lain. Terutama bagi mereka – mereka yang sudah bekerja keras turut memperjuangkan nasib rakyat Indonesia.

Sekedar informasi bahwa banyak juga pegawai bpjs yg jatuh sakit bahkan meninggal saat bertugas, dituntut deadline, dikejar target dan harus bergulat dengan aturan yg ketat.
Sekarang ini kita bisa dengan mudahnya mendapatkan akses atas segala macam informasi, bila kita memilih untuk menutup mata, maka kita memilih untuk buta informasi

Maka tolong kenali dulu sebelum bersikap, renungi dulu sebelum berbuat, pelajari dulu sebelum bertindak.


"Mari Berpikir Positif"

Posted By Freelance Writer4:27 PM

Friday, October 28, 2016

Dokter, Profesi Yang Dianaktirikan ?

(Menyambut Ulang Tahun IDI ke 66 Tahun 2016)
Oleh : dr. Elfizon Amir



Profesi dokter sampai saat ini masih belum mendapatkan perlakuan sebagaimana profesi lain di negeri ini.  Berbagai aturan dikeluarkan untuk profesi ini dengan alasan tenaganya sangat dibutuhkan untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat.  Mulai dari wajib kerja sarjana ditahun tujuh puluhan, dilanjutkan dengan PTT ditahun delapan puluhan dan  saat ini harus ikut intership sebelum bisa jadi dokter mandiri. 

Di sisi lain, banyak profesi  yang dengan enak melenggang  menjalani karirnya setelah selesai di wisuda. Begitu selesai pendidikan sarjana selama 4 tahun, mereka dapat mencari kerja atau membuka usaha tanpa harus ada kewajiban lain lagi sebagaimana yang dijalani dokter.

Banyak kisah heroik yang didengar dari tempat terisolir dimana dokter melakukan pengabdian. Mereka harus berjuang bahkan menyabung nyawa untuk meberikan layanan yang terbaiknya bagi masyarakat diwilayah kerjanya.  Walaupun mendapatkan imbalan materi tidak memadai dan tidak jarang hanya dengan ucapan terimakasih, namun mereka tetap bertahan sampai waktu periode pengabdian yang diwajibkan selesai.
Ketika mereka kembali dari pengabdian, perjuangan masih panjang.  Disaat profesi lain sudah meniti karir, mereka baru akan memilih mau berkarir dimana ? 
Dalam perjalanannya selama ini dokter tidak banyak protes.  Semua dijalani sebagai bentuk pengabdian pada negara dan bangsa ini.  

Namun saat ini, para dokter di tanah air merasa terusik ketika profesi mereka semakin ditekan.  Dengan alasan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, dokter yang akan ditempatkan ditengah masyarakat sebagai pemberi pelayanan yang pertama atau pelayanan primer harus mengikuti tambahan pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) selama 2 tahun.  Walaupun dalam Undang undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disebutkan DLP setara dengan dokter spesialis-1 namun sebagai dokter layanan primer penghargaan untuk mereka tidak lebih dari sebagai seorang dokter umum.  

Dari sisi waktu, kesempatan dokter untuk mulai bisa berkarir semakin lama. Mulai dari pendidikan S-1 yang harus ditempuh selama 4 tahun, sampai kepaniteraan klinik senior atau ko-asisten (clerkship) di Rumah Sakit sebagai pendidikan profesi selama 2 tahun, sudah menghabiskan waktu selama 6 tahun.  Setelah lulus pendidikan profesi dan mendapat gelar dokter, ia  harus mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang diselenggarakan oleh Komite Bersama Kolegium Dokter Indonesia (KDI) di bawah IDI.   Dengan bekal Sertifikat Kompetensi Dokter, seorang dokter dapat mengikuti program internship selama 1 tahun.  Selesai intership agar bisa memberikan pelayanan kemasyarakat, seorang dokter harus mengikuti program pendidikan DLP selama 2 tahun. 

Jika dijalani tanpa jeda, maka seseorang untuk bisa menjadi dokter mandiri, membutuhkan waktu 9 tahun.  Dalam kenyataannya, untuk masuk intership saja, para dokter muda yang masih dianggap belum mandiri harus menunggu sampai 1 tahun yang berarti menambah perpanjangan waktu. Ditambah lagi dengan masa antri untuk ikut ujian kompetensi, menunggu waktu intership dan antria ujian masuk program pendidikan DLP, maka waktu yang dibutuhkan semakin panjang.  Sebuah kebijakan yang terasa tidak adil, ketika masa pendidikan  diperpanjang dan separuh usia hanya untuk pendidikan, kemudian bisa bisa berkarir.

Belum lagi uang yang dihabiskan untuk menempuh pendidikan.  Jika orang tua yang anaknya mengikuti pendidikan dipreofesi lain hanya mengeluarkan biaya sampai tamat S-1 ( + 4 tahun), maka orang tua yang anaknya ingin jadi dokter harus merogoh kocek minimal tambah 5 tahun lagi guna pembiayaan sampai anaknya tamat pendidikan DLP. 

Kemudian muncul pernyataan.  Untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik di tingkat layanan primer, harus ditingkatkan kompetensi dokternya.  Pernyataan ini tidak keliru.  Tapi yang dirasa tidak adil adalah penambahan masa pendidikan yang memperpanjang masa tunggu untuk berkarir bagi seorang dokter.  Dikala profesi lain pada umur 30 tahun sudah mapan dan punya keluarga kecil, para dokter baru memulai karir dan baru akan berfikir untuk berkeluarga.
Kenapa tidak kurikulum ditingkat S-1 dan profesi dokter yang harus diperbaiki agar jebolan setiap Fakultas Kedokteran benar-benar siap pakai.  Jika suatu output mengalami masalah bukankah seharusnya input dan prosesnya yang harus ditinjau ulang ? 

Lalu kenapa sekarang Outputnya yang diuatak atik ? Lagi pula, sudah sampai sejauh mana pemerintah sebagai penyandang dana untuk penyediaan sarana berperan melengkapi sarana kesehatan ditingkat layanan primer sehingga dokter dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakatnya ?




Selamat Ulang Tahun ke 66 Ikatan Dokter Indonesia. Semoga diusia yang semakin matang pengabdianmu semakin baik dan mendapat penghargaan yang seimbang.

(Simpang Empat, Oktober 2016)

Posted By Freelance Writer12:19 PM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...