Slider 1 mini Slider 2 mini

Thursday, January 21, 2016

Kilas Balik Pemerintahan Indonesia

Filled under: ,

Sudah hampir seabad Indonesia merdeka. Banyak peristiwa terjadi pada kurun waktu 1945 hingga sekarang. Dalam kurun waktu itu pula banyak pemimpin yang sudah berusaha melakukan berbagai perbaikan terhadap kehidupan rakyat bangsa Indonesia, walaupun dalam sisi yang lain kebijakan-kebijakan itu diikuti dengan mengorbankan pihak-pihak tertentu. Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk memahami sejarah pemerintahan di negara kita karena seperti kata Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah. Dari sejarahlah kita mengambil berbagai pelajaran. Kita bisa mengetahui kesalahan masa lalu dan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk memulai masa depan yang lebih baik.

Dalam empat periode kepemerintahan Indonesia, masa Kemerdekaan (1945-1959), era Demokrasi Terpimpin (1959-1966), masa Orde Baru (1966-1998) dan era Reformasi (1998-Sekarang), Indonesia telah dipimpin oleh berbagai tokoh dari kalangan dan latar belakang hidup yang berbeda. Mulai dari kalangan angakatan bersenjata, ilmuwan, tokoh agama, bahkan masyarakat sipil biasa. Semuanya ternyata menunjukkan corak dan karakter pemimpin yang berbeda satu periode dengan periode lainnya. Berikut gambaran sederhana peristiwa yang terjadi pada masa-masa pemerintahan presiden kita.

A. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966)

Pada tahun 1945 sampai sekitar 21 tahun setelahnya, Indonesia dipimpin oleh Bapak Ir. Soekarno, Sang Proklamator Indonesia. Pada masa beliau, Indonesia yang baru merdeka menghadapi berbagai guncangan. Situasi politik dalam negeri yang tidak stabil dengan munculnya berbagai pemberontakan-pemberontakan. Disaat yang sama, kaum penjajah yang masih “doyan” dengan Indonesia, melakukan tindakan penguasaan kembali negara kita. 

Periode ini adalah periode pemerintahan yang penuh gejolak. Sering terjadi pergantian kabinet karena situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet yang dibentuk dari tahun 1950-1959; yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman-Suwirjo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Djuanda. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet seumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang memercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet.

Dalam bidang ekonomi, banyak masalah yang terjadi. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik bangsa asing. Kondisi stabilitas sosial-politik dan keamanan yang kurang stabil membuat perusahaan-perusahaan tersebut stagnan. Pada periode tahun 1950-an Indonesia menerapkan model guidance development dalam pengelolaan ekonomi, dengan pola dasar Growth with Distribution of Wealth dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan dikenal juga dengan istilah pembangunan semesta berencana. Model ini tidak berhasil, karena begitu kompleknya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah dan ingin diselesaikan secara bersama-sama. Puncak kegagalan pembangunan ekonomi orde lama adalah terjadi hiperinflasi yang mencapai lebih 500% pada akhir tahun 1965. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Permasalahan ekonomi semakin diperberat dengan adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, Kas negara yang kosong.

Pembangunan ekonomi pada masa soekarno dilakukan hanya dengan mengandalkan dana dari rampasan perang Jepang. Dari dana itu, Soekarno membiayai pembangunan fisik, antara lain, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Sarinah, Stadion Senayan, Bendungan Jatiluhur, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Bali Beach dan Sanur Beach di Bali. Dan juga sudah mulai membangun Gedung MPR dan DPR, Tugu Monas dan Masjid Agung Istiqlal yang kemudian diselesaikan pada era pemerintahan Soeharto.

Di masa awal, meski berlaku tiga macam UUD (1945, RIS dan 1950) namun kehidupan sistem demokrasi dapat berjalan dan hukum dapat ditegakkan. Setelah dekrit presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali berlaku dan dinyatakan penggunaan sistem Demokrasi Terpimpin. Buktinya, terjadi pembubaran partai politik yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah (yaitu, Masyumi dan PSI), media massa yang kritis dibredel, penangkapan dan penawanan lawan politik pemerintah tanpa proses hukum termasuk para pendiri partai mantan-mantan Perdana Menteri, mantan-mantan menteri, pemimpin ormas juga ulama. Sehingga hukum didominasi penguasa tunggal di masa itu. Sistem demokrasi terpimpin ini agak rumit karena demokrasi ini bersifat sentralistik dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara Nasionalisme, Agama (Islam), dan Komunisme yang dinamakan NASAKOM. Namun ternyata konsep dan usaha Soekarno untuk menyeimbangkan berbagai kekuatan-kekuatan ini ternyata tidak berlangsung mulus. PKI malah memanfaatkannya untuk mendapatkan posisi-posisi penting. Tahun 1965 mereka (PKI) berhasil menembus semua tingkat pemerintahan, mendapatkan pengaruh besar, dan juga mengurangi kekuasaan TNI. Perselisihan dan adu kekuatan antara TNI dan PKI memuncak dengan terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965 yang membawa PKI ke gerbang kehancuran serta berakhirnya kekuasaan Bapak Soekarno.

Dari uraian diatas akan tergambarkan kondisi pemerintahan yang carut marut. Namun, sebenarnya bapak Soekarno tidak tinggal diam menghadapi segala permasalahan pada masanya. Dalam 21 tahun masa pemerintahannya, Bapak Soekarno telah melakukan berbagai upaya dan karya yang patut diacungkan jempol, seperti;

1. Presiden soekarno mengeluarkan TRIKORA untuk menyelamatkan Irian Barat dari Belanda

2. Pemerintah mengadakan Konferensi Malino yang salah satu hasilnya adalah lahirnya nama IRIAN (Ikut Republik Indonesia Anti Nederland) untuk menumbuhkan semangat nasionalisme penduduk Irian Barat

3. Pada masa ini pemerintah berhasil menggerakan semangat pemuda untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan

4. Berhasilnya penyelenggaraan pemilu tahun 1955, ini disebut-sebut merupakan pemilu paling demokratis sampai saat ini

5. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

6. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

7. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu: masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

8. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.

9. Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia. Menghadapi sisa-sisa penjajahan kolonial yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis, terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java dan kemudian namanya berubah menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua Financial Bank yaitu: Bank Industri Negara (BIN) yang akan membiayai proyek-proyek industri; dan Bank Negara I

10. Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, seperti pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol.

11. Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor. Hal ini dilakukan dengan cara mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur -yang dibiayai oleh BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka.

12. Kasimo Plan yang merupakan rencana produksi lima tahun mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

13. Melakukan Kebijakan pemotongan nilai mata uang. Keuntungan dari kebijakan ini adalah rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

14. Pada tanggal 1 juni 1945 soekarno menyampaikan visi tentang falsafah dan dasar negara yang kemudian di kenal dengan hari lahirnya pancasila. Jadi, beliaulah pemrakarsa Pancasila yang menjadi landasan idiil bangsa kita.

15. Dimulainya pembangunan masjid istiqlal dipusat ibukota sebagai tempat ibadah dan juga digunakan sebagai kantor majelis ulama Indonesia, aktivitas sosial dan kegiatan umum.

16. Dimulainya pembangunan Monas untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat indonesia untuk merdeka.

B. Masa Pemerinahan Orde Baru (1966-1998)

Masa pemerintahan orde lama kemudian beralih kepada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966. Awal permulaan, masa ini membawa dan menumbuhkan harapan baru sistem demokrasi dan penegakan hukum setelah rakyat bersama mahasiswa dan pelajar secara bergelombang turun ke jalan menentang kesewenang-wenangan PKI. Rakyat dan pemerintah bekerjasama menjalankan pemerintahan yang demokratis dan menegakan hukum dengan semboyan “kembali ke UUD 1945 dengan murni dan konsekuen”.

Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas berbagai penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini dan berbagai pelanggaran HAM. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pada tanggal 27 Maret 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan kembali Indonesia menjadi anggota PBB. Pada tanggal 19 September 1966, beliau mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB, serta menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru. Sanksi non-kriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).

Orde Baru menjadikan perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. 

Namun, dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang disertai sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

Kehidupan politik masyarakat tanpa disadari masuk pada tahap represif yang dimulai dengan pengawasan ketat pada bekas tahanan politik dan keluarga/lingkungannya. Bahkan sejak dikeluarkannya UU No. 15 dan 16 Tahun 1969, tentang Pemilu dan tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Negara. Dari sini mulai nampak keinginan politik elit penguasa untuk menghimpun kekuatan dan meraih kemenganan mutlak pada pemilu yang sedianya akan diselenggarakan pada tahun 1970 ternyata baru dapat dilaksanakan tahun 1971, karena usaha penggalangan kekuatan lewat Golongan Karya (GOLKAR) memerlukan waktu cukup lama. Contoh, tahun 1970 pemerintah mencoba menggalang kekuatan mahasiswa dengan mengadakan Kongres Mahasiswa se-Indonesia di Bogor. Semula Departemen Dalam Negeri menghendaki terbentuknya satu wadah Mahasiswa Indonesia dengan nama NUS (National Union Student) namun mayoritas mahasiswa tetap menghendaki pemerintahan mahasiswa (Student Government) dalam wadah Dewan Mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi.

Juga akibat dikeluarkannya UU No.15 dan 16 tahun 1969 juga, perlahan-lahan pengawasan yang kemudian berubah menjadi pengetatan dan penyeragaman kehidupan politik semakin menguat. Puluhan partai politik di "merger" menjadi 2 saja, yaitu partai beraliran Islam menjadi PPP, non Islam dan nasional menjadi PDI dan satu lagi adalah golongan pekerja alias PNS-BUMN dilarang berafiliasi pada partai alias "wajib" menjadi anggota golongan karya alias Golkar. Pada masa itu, hari pencoblosan tidak dijadikan hari libur sehingga pemilihan dilakukan di kantor. Dengan demikan, akan terlihat siapa yang membelot.

Pejabat-pejabat yang tidak se-ide dengannya “dibuang” jauh-jauh ke luar negeri dengan di tempatkan sebagai Duta-duta besar. Sedangkan pejabat-pejabat yang sepaham dengannya “boleh” mendampingi dirinya dalam pemerintahan. Demonstrasi dan unjuk rasa akan ditindak tegas. Pers dan media masa di awasi dan di kontrol ketat melalui Departemen Penerangan.

Pada masa ini juga dikenal istilah Petrus (Penembak Misterius) yang diduga merupakan orang suruhan pak Harto untuk melenyapkan lawan politik atau orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaan politiknya atau yang biasanya diistilahkan sebagai kaum separatis yang merusak integritas bangsa.

Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa ini. Mulai dari Peristiwa Tanjung Priuk, (1984), Lampung-Talang Sari Berdarah (1989), Peristiwa DOM di Aceh (1989), tragedi pembunuhan ulama Banyuwangi (dengan dalih dukun santet), tragedi genocida di Ambon-Maluku, dan lain sebagainya. Akibat peristiwa ini, Darah tertumpah, air mata pilu, wanita diperkosa, anak-anak menjadi yatim piatu, harta benda dijarah atau dibakar musnah.

Namun, satu hal yang patut dicontoh dari pemerintahan beliau adalah penyusunan rencana kerja pemerintah yang terinci dan terprogram dengan baik melalui GBHN alias garis besar haluan negara yang kemudian diterjemahkan melalui REPELITA alias Rencana Pembangunan Lima Tahun yang "harus" dijalankan oleh presiden selama masa pemerintahannya.

Menjelang keruntuhan rezim ini-menurut catatan Bank Indonesia (BI)-utang luar negeri Indonesia US$137,424 miliar. Utang ini belum termasuk utang group Sinar Mas sebesar US$14 miliar yang baru terungkap tahun 1999. Utang sebesar ini merupakan hasil akumulasi utang Indonesia selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Disamping itu, Indonesia juga memiliki utang domestic yang diakibatkan oleh sala satunya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Guna mengatasi kekcauan ini, BI kemudian menggelontorkan dana bantuan likuiditas sebesar Rp. 441 triliun dan atas desakan IMF pemerintah mengeluarkan obligasi sebesar Rp. 430 triliun untuk menyehatkan perbankan. Obligasi itu dikenal dengan obligasi rekapitalisasi perbankan yang bersama bunga mencapai Rp. 600 triliun. Dan akhirnya berbuntut pada pertambahan utang Indonesia. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri.

Segala kekurangan pemerintahan orde baru yang tergambar diatas tidaklah tanpa prestasi. Berikut beberapa capaian selama pemerintahan beliau :

1. Bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. . Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

2. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

3. Sukses swasembada pangan.

4. Pengangguran minimum

5. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

6. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.

7. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

8. Inflasi dapat ditahan sekitar 5%-10% dengan melalui kebijakan moneter yang ketat.

9. Nilai mata uang rupiahpun dapat stabil dan dapat ditebak, pemerintahpun menerapkan sistem anggaran berimbang.

10. Anggaran pembangunan banyak dibiayai oleh bantuan pihak asing.

C. Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie (1998-1999)

Beliau ditunjuk menggantikan Bapak Soeharto setelah pengunduran dirinya. Dalam masa pemerintahan yang singkat, sekitar satu tahunan, akibat tuntutan mahasiswa yang menganggap Bapak BJ. Habibie sebagai antek orde baru, ternyata beliau bisa melakukan banyak hal, sebagai berikut :

1. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-.

2. Menerapkan independensi Bank Indonesia sehingga lebih fokus mengurusi perekonomian.

3. Pada bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie.

4. Mendesentralisasikan wewenang pada pemerintahan daerah dan sebagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat diberikan melalui pemerintah daerah.Dan hasilnya pun pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang dapat membelanjakan 37% dari total dana publik.

5. Berhasil menghentikan free fall dari nilai mata uang rupiah terhadap US dolar dan keberhasilan menekan inflasi.

6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pemberian kebebasan, transparansi, demokrasi dan sebagainya.

7. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat

8. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


D. Masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrachman Wahid (1999-2001)

Presiden Abdurrahman Wahid menampilkan energi yang luar biasa pada masa pemerintahannya. Ia bertekad menggulingkan unsur-unsur sentralistis dan hierarkis yang represif (menindas) seperti pada masa pemerintahan Soeharto. Beliau dikenal sebagai presiden Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan yang kadang malah berujung pada terjadinya “kebebasan yang kebablasan”. Sebagai contoh : Pada masa Orde lama dan Orde baru tidak diizinkan adanya tayangan dan berita yang kelewat mempertontonkan/ membicarakan aurat wanita. Dari zaman Gus Dur inilah dengan dalih “kebebasan berekspresi” kita bisa melihat aurat wanita di chanel TV mana saja. Artis-artis wanita kita jadi lebih berani “buka-bukaan” di depan kamera.

Di zaman pemerintahan Gus Dur ini juga ada wacana ingin membuka hubungan diplomatik dengan Negara Israel. Padahal negara itu (Israel) masih efektif menjajah Palestina, sedangkan Indonesia sangat anti dengan penjajahan.

Beliau (Gus Dur) ini walaupun terlahir sebagai cucu dan anak dari Kyai-kyai kondang akan tetapi cara berfikirnya lebih ke arah sekuler dan pro-barat. Karena itulah Beliau jadi malah mendapat banyak musuh dari kalangan ulama dan partai-partai Islam yang dulu mengusungnya untuk mengalahkan Ibu Megawati dalam Pemilihan Presiden tahun 1999. Beliau-pun tergusur dari kursi kepresidenan, walaupun sisa masa jabatannya saat itu masih panjang.

Namun, berkat Ide “kebebasan” ini juga, maka beliau memberikan kebebasan kepada Pers dan Media. Demonstrasi juga di bolehkan asal tidak anarkis dan tetap mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. Juga diadakan persamaan hak dan kedudukan antara orang pribumi dan keturunan bangsa lain yang sudah menetap di Indonesia. Tahanan Politik dan Narapidana Politik di bebaskan dan nama mereka di rehabilitasi. 

Disamping itu, masa pemerintahan beliau juga memiliki prestasi yang tidak sedikit, seperti :

1. Tax ratio di zaman pemerintahan Gus Dur sebesar 10.7 % se¬dang¬kan dimasa rezim Orde Baru tax ratio hanya mencapai 6,1%. Padahal pada masa pe¬me¬rin¬tahan Gus Dur ekonomi In¬¬¬-donesia sedang terpuruk aki¬bat gejolak politik maupun kri¬sis ekonomi.

2. Membangun ekonomi yang berbasis pada kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia yang masih tertinggal, tidak mampu, dan miskin.

3. Gusdur membatasi pen¬jualan produk China di In¬do¬nesia, karena China dikenal sebagai negara yang menjual produknya ke Indonesia dengan harga murah, karena jika hal ini tidak dibatasi akan memukul in¬dustri manufaktur di tanah air

4. Pengusaha pribumi mulai menjadi percaya diri karena mendapat dukungan dari pemerintah.

5. Di anggap telah berhasil memperbaiki sistem perekonomian dengan masa jabatan yang relatif singkat.

E. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

Masa pemerintahan beliau terkenal dengan masa pemerintahan yang banyak menjual asset-aset Negara. Obligasi yang diterbitkan pemerintah ternyata berbuntut pada utang Indonesia Rp. 600 triliun. Bahkan dengan kebijakan obligasi yang cenderung dinilai kurang tepat ditambah lagi dengan penjualan obligasi tersebut dengan harga super miring oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sebagai contoh, Bank BCA yang dimiliki obligasinya oleh pemerintah sebesar 58 triliun, dijual 51% sahamnya dengan harga 5,3 triliun kepada konsorsium Farallon (USA) dan Djarum. Aksi jual murah saham bank-bank Indonesia ini juga terjadi pada bank lainnya. Penjualan asset-asset bangsa seperti perusahaan telekomunikasi Indosat dan juga penjualan Hotel Indonesia (HI) ke pihak asing.

Dimulainya pemberlakuan sistem “outsourcing” pada tenaga kerja yang sangat merugikan tenaga kerja, karyawan, buruh se-Indonesia. Ironisnya menteri tenaga kerja waktu itu adalah Bpk. Jacob Nuawea dari partainya Ibu Mega yang sebelum jadi menteri, dikenal sebagai “pejuang” hak-hak buruh. Menetapkan Aceh sebagai DOM (Daerah Operasi Militer) dengan mengirim tentara dalam jumlah besar dengan dalih untuk memerangi GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Rupanya Presiden wanita yang satu ini doyan perang juga. 

Berikut beberapa prestasi selama pemerintahan beliau;

1. Menguatnya nilai tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku bunga pada sektor riil.

2. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 sebesar 4,86 % lebih tinggi dari prakiraan awal tahun oleh Bank Indonesia sebesar 3,0 % sampai dengan 4,0 %.

3. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 mencapai Rp. 7,2 juta .

4. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 digerakkan oleh kegiatan konsumsi rumahtangga dan konsumsi pemerintah. Hal ini terlihat dari besarnya konsumsi rumahtangga dan konsumsi pemerintah pada tahun 2002 terhadap tahun 2001 masing-masing tumbuh sebesar 4,72 persen dan 12,79 persen.

5. Perekonomian Indonesia tahun 2004 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 2.303,0 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 1.660,6 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 5,13 persen dibanding tahun 2003.

6. Nilai mata uang rupiah lebih stabil.

F. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Telah berlalu beberapa masa setelah masa pahit krisis ekonomi Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Estafet selanjutnya diserahkan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan. Beliau dituntut untuk bisa jujur dalam melihat kondisi masyarakatanya dan cerdas dalam menentukan prioritas perbaikan tersebut. Termasuk prioritas pelunasan utang yang menumpuk dari masa pemerintahan sebelumnya

Di awal pemerintahan beliau, terlihat Indonesia seperti berada pada titik nadhir dimana merebaknya pengangguran, meningkatnya angka putus sekolah, busung lapar, kurang gizi, kemiskinan , dan sebagainya. Menurut Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi, Dr. Sofyan Djalil, SBY adalah presiden yang sangat peduli pada nasib dan masa depan bangsanya. Namun, peduli saja tidak cukup di tengah ketidak pastian ekonomi pada periode pasca reformasi ini.

Tercatat pada masa pemerintahan SBY-JK, Blok Cepu (Pertambagan Minyak) jatuh ke tangan Asing (Exxon Mobil, USA) sehari sebelum Menteri Luar Negeri AS, Condoleeza Rice berkunjung ke Indonesia. Dengan diserahkannya pengelolaan Blok Cepu tersebut kepada pihak asing, maka Indonesia akan kehilangan beberapa hal : 1) Kontrol terhadap blok minyak itu, 2) Kesempatan untuk mengelola sendiri tambang minyak di negeri sendiri untuk dikembangkan menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia seperti petronas (Malaysia), 3) Kesempatan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari tambang, 4) Kesempatan untuk memperbaiki undang-undang dan kontrak-kontrak pertambangan yang sudah berjalan selama ini untuk masa depan dan kemakmuran bangsa.

1. Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.

2. Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru.

3. Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.

4. Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.

5. Pelunasan utang IMF.

6. Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.

7. Pemberantasan korupsi.

8. Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.

9. Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.

10. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

11. Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.

G. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang)

Beliau adalah presiden kedua yang dipilih langsung oleh rakyat. Banyak janji-janji beliau sebagaimana tokoh politik biasanya. Diantara janji-janji kampanye nya adalah Renegosiasi dengan pihak Freeport yang menghasilkan kesepakatan untuk pembangunan smelter di dalam negeri dan agar Freeport memberikan kontribusi lebih besar untuk masyarakat Papua, karena kekayaan tambang di Papua adalah aset Negara.
Pro dan kontra terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang baru dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu menjadi warna tersendiri yang memanaskan suasana politik di awal masa pemerintahannya. Kalau dilihat dari kekuatan politik yang beliau miliki di jajaran pemerintahan, hal itu akan terasa wajar karena paasangan Jokowi-JK yang merupakan pasangan dukungan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya memiliki 37 persen atau sekitar 207 kursi di DPR. Sedangkan koalisi Merah Putrih (KMP) yang memilih menjadi oposisi pemerintahan memiliki sekitar 292 kursi parlemen . Sehingga, di awal-awal masa pemerintahan berjalan sering terjadi kekisruhan yang diduga akibat pertikaian antara KIH dengan KMP. Hal ini memandekkan sejumlah program kerja pemerintahan Jokowi-JK. Alhasil, sampai sekarang tidak banyak progress pemerintahan yang bisa kita lihat.

Disisi lain, akan dijualnya pesawat kepresidenan dengan tujuan menyelamatkan perekonomian Negara juga akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini mengingatkan kita tentang track record yang dilakukan oleh kolega separtainya, Megawati, dalam menjual beberapa asset penting milik Negara ke tangan asing.

Keadaan ekonomi juga semakin sulit dan cenderung tidak stabil. Naik turunnya harga BBM dituding sebagai penyebab ketidakpastian harga sehingga memperparah kondisi pasar. Barang-barang bahan pokok yang semakin mahal. Juga ditambah dengan melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika hingga menembus angka Rp. 15.000/dollar. Kita tidak tahu pasti bagaimana capaian akhir dari pemerintahan Jokowi-JK ini. Namun, kita berharap mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi lebih baik seperti yang dijanjikan.

Nah, dengan berbagai gambaran peristiwa yang kami jelaskan diatas, seharusnya kita bisa memahami bahwa para pemimpin bangsa kita sudah melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia jauh lebih baik. Seperti kata pepatah, Tidak ada gading yang retak. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Selalu ada kekurangan dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Mereka telah melakukan banyak hal, lalu apa yang sudah kita lakukan buat negara ini ?


(Jakarta, Disusun Beberapa Hari Pasca Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia Yang Ke-70)

Posted By Freelance Writer12:12 AM

Monday, January 4, 2016

Dokter Overtime

Filled under:

Inilah kisah drama hidup seorang dokter yang dalam masa pendidikan. Pergi pagi pulang pagi, rutinitas keseharian yang ia jalani. Kadang sehari dua hari atau bahkan berhari-hari menyepi di rumah sakit meninggalkan istri. Bekerja 24 jam bahkan lebih ia lakoni tanpa henti.

Setiap hari menjalani jadwal dinas yang kadang bersahutan dengan jadwal jaga menjadi melodi indah yang mengharmoni.

Setiap hari beraktivitas. Sering kehilangan waktu istirahat, baginya hal yang lumrah. Dinas, jaga, dinas lagi dan jaga lagi. Kurang tidur bahkan kadang lupa makan. Bagi kami, waktu tidur lebih berharga daripada waktu makan. Mungkin karena itu juga, sebagian besar Rumah Sakit tempat ia bertugas tak menyediakan makanan untuk Sang Dokter Overtime. Mungkin takut malah memubazirkan dana Rumah Sakit.

Ia sering mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kemanusiaan, Pro Humaniti, Tapi ia sering diperlakukan tidak manusiawi.

Tak jarang juga ia mendapat celaan. Orang menganggapnya jorok karena tak mandi sebelum dinas. Padahal memang tak bisa mandi saat badan "panas dingin" sehabis terjaga semalaman. Orang menganggapnya tukang tidur karena terlihat selalu tidur dimana dan kapan saja. Padahal memang beberapa menit di kursi atau di lift lah waktu yang bisa ia gunakan untuk beristirahat. Ia kadang disewotin sama pasangan gara-gara merasa kurang diperhatikan. Padahal untuk memerhatikan diri sendiri, kadang ia tidak punya cukup waktu.

Namun, ditengah segala kepayahan itu, ia hanya bisa tertawa. Karena memang hanya itu yang bisa ia lakukan. Bukankah kehidupan juga hanya "senda gurau" ? Lalu buat apa kita bermuram durja memikirkan semua kepayahan itu.

PS : Untuk semua dokter muda dan dokter residen yang sedang menempuh pendidikannya dengan penuh "tawa". :)

Posted By Freelance Writer4:24 AM

Thursday, December 10, 2015

Menggugat Cobaan

Filled under:

Seorang senior di organisasi angkatan 2007 fakultas teknik, terpaksa menghentikan kuliahnya akibat DO. Bahkan saat dipindahkan ke kampus lain sebagai solusi, namun tetap saja ia tidak melanjutkan pendidikannya.

***

Di tempat yang lain. Di Kampus yang lain pula, ada seorang teman cewek yang biasa "ngaji" sementara tidak pernah hadir lagi di kajian rutin pekanan dikarenakan pusing menghadapi ancaman DO.

****

Orang-orang diatas menjadi bahan perbincangan teman-teman seorganisasinya. Saya hanya duduk terdiam, menyimak, mendengar setiap ocehan, hinaan, celaan, dan berbagai bentuk tanggapan negatif. Dan saya hanya duduk terdiam...

Bayangkan jika Anda berada pada posisi mereka, setelah Anda mengerahkan seluruh potensi Anda untuk organisasi bahkan mengorbankan banyak hal dalam hidup Anda, lalu Anda dianggap kader yang gagal dikader. Disaat ada yang memiliki prestasi akademik dianggap sebagai prestasi tarbiyah walaupun yang bersangkutan sering menolak amanah organisasi, meninggalkan pertemuan pekanan, lalu orang-orang seperti mereka dianggap produk gagal tarbiyah ?

Sekarang dua orang itu seolah-olah tidak mendapat tempat bagi prestasi pribadi pun juga tidak dianggap dalam prestasi organisasi. Betapa berat cobaan mereka. Dianggap rendah oleh teman-teman sekampusnya dan orang-orang di organisasi dakwah yang dibela.

Ya Rabb...
Bagaimana mungkin mereka bisa terhina seperti itu ? Bukankah Engkau menjanjikan pertolongan buat orang yang menolong agama-Mu ? Mengokohkan kedudukannya di muka bumi ini ? Bukankah Engkau akan membantu masalah orang yang bertaqwa ?

Semoga kalian berdua dan orang lain yang serupa diberikan ketabahan oleh Allah, Dimudahkan urusannya oleh Allah, dan dicarikan solusi terhadap masalah hidup, serta diberikan keistiqomahan untuk tetap di jalan dakwah....Aamiiin...

Posted By Freelance Writer3:51 AM
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...